SUARASMR.NEWS DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya angkat bicara membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menghambat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Dewata.
Koster menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Bali justru telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai penunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemprov Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk penyediaan lahan 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG Program MBG,” tegas Koster dalam keterangan resminya di Denpasar, Sabtu.
Pernyataan itu sekaligus menjawab desakan ratusan massa yang sebelumnya menggelar aksi di Kantor Gubernur Bali pada Selasa (30/6). Massa meminta Koster mendukung penuh program pemerintah pusat dan tidak menghambat pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, Koster menegaskan pembangunan SPPG telah dirancang di seluruh kabupaten/kota di Bali dan usulannya sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 20 Mei 2025.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan seluruh kebijakan strategis pemerintah pusat.
“Saya sangat memahami tatanan bernegara. Pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan dan program strategis pemerintahan yang dipimpin Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Koster mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dinilai menyesatkan di media sosial. Ia meminta publik mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab.
Tak hanya MBG, Koster juga menegaskan komitmen Bali dalam mendukung program nasional lainnya. Pemprov Bali telah menyiapkan lebih dari 2 hektare lahan untuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Serta 5,67 hektare lahan di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang kini hampir rampung dan segera menerima peserta didik baru.
Menurut Koster, sejak awal dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal di Bali.
Dengan paparan tersebut, Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penuh program-program prioritas nasional sekaligus membantah keras narasi yang menyebut Bali menghambat kebijakan pemerintah pusat. (red/niluh)
