SUARASMR.NEWS – Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu peristiwa politik paling mengejutkan dalam beberapa waktu terakhir.
Sosok yang selama ini dianggap sebagai figur kepercayaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mendadak tersingkir dari posisi strategis yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan dengan nilai anggaran yang sangat besar.
Peristiwa tersebut segera memunculkan beragam spekulasi. Selama ini publik melihat Dadan Hindayana memperoleh dukungan politik yang kuat dari Jokowi.
Berbagai polemik terkait pelaksanaan MBG, mulai dari kontroversi anggaran hingga kualitas pelaksanaan program, tidak pernah terlihat berujung pada tindakan tegas dari pemerintah.
Karena itu, pencopotannya kini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: apakah ini sekadar langkah penegakan hukum dan evaluasi birokrasi, atau justru menjadi sinyal adanya perubahan peta kekuasaan di lingkaran elite nasional?
Tidak sedikit yang menilai bahwa posisi Dadan selama ini memiliki keterkaitan erat dengan era pemerintahan Jokowi. Ia dilantik menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi dan tetap dipertahankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Situasi tersebut membuat banyak kalangan menganggap keberadaannya sebagai simbol kesinambungan hubungan politik antara kedua tokoh nasional tersebut.
Namun politik memiliki hukum yang sederhana: tidak ada aliansi yang bersifat abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.
Jika benar terdapat persoalan serius dalam tata kelola program MBG, maka Presiden Prabowo tentu menghadapi pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, mempertahankan pejabat yang terus menjadi sorotan publik berpotensi memperbesar beban politik pemerintahannya.
Di sisi lain, mengambil tindakan tegas terhadap figur yang dianggap dekat dengan Jokowi berisiko memunculkan persepsi adanya keretakan hubungan politik antara keduanya.
Dalam konteks inilah pencopotan Dadan menjadi menarik untuk dicermati. Sebab langkah tersebut tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu 2029.
Spekulasi semakin menguat ketika Jokowi mulai aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Sebagian pengamat melihat aktivitas tersebut sebagai upaya memperkuat posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
Di saat yang sama, nama Gibran Rakabuming Raka juga terus muncul dalam berbagai pembicaraan mengenai kontestasi politik masa depan. Apabila benar terdapat agenda politik besar yang sedang dipersiapkan, maka sangat mungkin Presiden Prabowo mulai melakukan konsolidasi kekuasaan secara lebih mandiri.
Dalam dunia politik, seorang presiden pada akhirnya harus memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan di bawah kendali penuh dirinya sendiri, bukan di bawah bayang-bayang kekuatan politik lain.
Karena itu, pencopotan Dadan Hindayana bisa dibaca dalam dua perspektif. Pertama, sebagai langkah normal penegakan akuntabilitas pemerintahan. Kedua, sebagai sinyal bahwa hubungan politik Prabowo dan Jokowi mulai memasuki fase baru yang tidak lagi seharmonis sebelumnya.
Tentu saja semua ini masih berada dalam ranah analisis dan spekulasi politik. Belum ada bukti yang dapat memastikan bahwa keduanya benar-benar telah “pecah kongsi”.
Namun sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara para pemegang kekuasaan sering kali berubah seiring berubahnya kepentingan dan arah masa depan politik mereka.
Yang pasti, perkembangan berikutnya akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu poros kekuatan, atau justru telah bergerak ke jalur yang berbeda.
“Politik selalu menyimpan banyak rahasia. Dan seperti yang sering dibuktikan sejarah, waktu pada akhirnya akan menjadi saksi yang paling jujur.” (red/SHE)
Penulis: Saiful Huda Ems, Analis Politik, Lawyer, Aktivis 98.
