SUARASMR.NEWS SURABAYA– Dalam dunia tinju, seorang petarung tidak diukur dari seberapa sering ia tampil di panggung, melainkan dari siapa lawan yang berhasil ia kalahkan. Analogi itu terasa relevan untuk melihat perjalanan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Gaung spanduk, baliho, dan kampanye digitalnya kerap terdengar lantang, tetapi pencapaian elektoralnya masih belum mampu menempatkannya sebagai pemain utama dalam peta politik nasional.
Tantangan PSI tidak hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal membangun kredibilitas sebagai partai yang matang. Kepemimpinan yang relatif muda memang bisa menjadi kekuatan, tetapi tanpa pengalaman organisasi dan kemampuan membangun struktur politik yang kokoh, sulit bagi sebuah partai untuk naik kelas menjadi kekuatan besar.
Di sisi lain, kedekatan PSI dengan Presiden Joko Widodo pasca-purnatugas menjadi strategi yang terus diperbincangkan. Bagi pendukungnya, Jokowi adalah magnet politik yang masih memiliki pengaruh.
Namun bagi para pengkritiknya, strategi tersebut justru membuat PSI dinilai terlalu bergantung pada figur, bukan pada kekuatan organisasi maupun gagasan yang mandiri.
Sejumlah kontroversi yang masih dikaitkan dengan Jokowi juga dinilai berpotensi menjadi beban politik bagi PSI. Dalam politik, persepsi publik sering kali sama pentingnya dengan fakta. Selama berbagai polemik tersebut masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik, citra PSI pun berpotensi ikut terdampak.
Di tengah persaingan menuju Pemilu 2029, PSI terlihat semakin aktif melontarkan kritik kepada PDI Perjuangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menaikkan posisi tawar politik dengan berhadapan langsung melawan partai yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di Indonesia.
Namun strategi tersebut juga mengandung risiko. Menyerang partai besar belum tentu membuat publik menganggap penantangnya juga telah menjadi partai besar.
Membangun partai politik bukan pekerjaan instan. Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai besar lahir dari proses panjang, kaderisasi yang konsisten, jaringan organisasi yang kuat, serta kepercayaan rakyat yang dibangun selama bertahun-tahun.
“Popularitas figur saja tidak cukup untuk mengubah sebuah partai menjadi pemenang pemilu.”
Karena itu, apabila PSI ingin keluar dari stigma sebagai “partai gurem”, partai ini harus membuktikannya melalui kerja politik yang nyata, memperkuat kaderisasi, memperluas basis dukungan, serta menawarkan gagasan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tanpa itu semua, berbagai strategi komunikasi dan pencitraan dikhawatirkan hanya menjadi riuh di permukaan.”
Pemilu 2029 akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah PSI mampu membuktikan diri sebagai kekuatan politik baru yang diperhitungkan, atau justru kembali mengulang hasil yang mengecewakan? Jawabannya akan ditentukan oleh rakyat di bilik suara, bukan oleh slogan maupun baliho. (red/SHE)
