SUARASMR.NEWS JAKARTA – Perkara dugaan korupsi kuota haji yang mengguncang publik akhirnya memasuki babak penentuan. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama tiga terdakwa lainnya dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Agustus 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyiapkan pembuktian di ruang sidang, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal jalannya persidangan yang akan berlangsung secara terbuka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keterlibatan publik sangat penting mengingat perkara ini menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi harapan jutaan umat Islam Indonesia.
“Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama memantau dan mengawal proses persidangannya karena persidangan bersifat terbuka,” ujar Budi, Selasa (4/8/2026).
KPK menilai pengawasan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses hukum yang transparan sekaligus mendorong lahirnya tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih bersih dan berintegritas.
Sidang perdana akan mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ni Kadek Susantiani, didampingi hakim anggota Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji.
Kasus ini bermula dari penyidikan yang dibuka KPK pada 9 Agustus 2025. Setelah serangkaian pemeriksaan, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan dua tersangka lain, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba. Perkara ini semakin menjadi sorotan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Perjalanan hukum Yaqut juga sempat menjadi perhatian publik. Ia pernah menjalani penahanan di Rutan KPK, dialihkan sementara menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga.
Yaqut menjalani perawatan di RS Polri karena gangguan kesehatan, sebelum akhirnya kembali ditahan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan.
Dengan dimulainya persidangan pada 11 Agustus mendatang, publik kini menantikan bagaimana jaksa membuktikan dakwaan di pengadilan. Perkara ini diperkirakan menjadi salah satu sidang tindak pidana korupsi paling menyita perhatian sepanjang tahun.
Karena menyangkut pengelolaan kuota haji yang berdampak langsung terhadap pelayanan jamaah Indonesia. Sidang telah dijadwalkan, dakwaan segera dibacakan, dan kini perhatian publik tertuju pada proses pembuktian di ruang pengadilan. (red/ria)
