SUARASMR.NEWS SURABAYA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur memperkuat kerja sama dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan.
Kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa kerja sama dengan GP Ansor merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan hingga ke tingkat akar rumput.
Bimo menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih belum merata, terutama terkait ketentuan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, DJP tetap mengedepankan pendekatan edukasi, pendampingan, dan pelayanan. Namun demikian, penegakan hukum tetap akan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Bimo juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi integritas aparatur DJP dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan.
Kolaborasi DJP dan GP Ansor ini diharapkan dapat membentuk ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sehingga tingkat kepatuhan pajak masyarakat dapat terus meningkat.
Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musyaffa’ Syafril, menyampaikan bahwa pemahaman perpajakan di kalangan kader di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kemitraan dengan DJP dinilai menjadi langkah penting.
Ia menegaskan bahwa pemahaman dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian yang sehat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah. (red/akha)
