SUARASMR.NEWS – Ketua KPK, Setyo Budiyanto, baru-baru ini bertemu dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas temuan mengenai pengurangan harga nilai makanan di daerah.
Meskipun informasi ini masih perlu diverifikasi, KPK menyampaikannya secara pre-emptif kepada BGN untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Temuan ini berupa laporan pengurangan nilai makanan dari seharusnya Rp10.000 menjadi hanya Rp8.000. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena berdampak pada kualitas gizi makanan yang diterima.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” kata dia.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” sambungnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan distribusi dana. Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, menyambut baik informasi dan rencana perbaikan tersebut.
KPK menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar dana yang terpusat di BGN tidak mengalami penyimpangan saat sampai di daerah. Analogi “es batu yang mencair” digunakan untuk menggambarkan potensi pengurangan nilai makanan selama proses distribusi.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” kata Setyo.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.
“Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025) lalu.
Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.
“Terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” ujarnya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, KPK mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk NGO independen, dalam pengawasan penggunaan anggaran. Pemanfaatan teknologi juga dianggap penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan.
Upaya ini diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Diharapkan langkah proaktif ini dapat menjamin terwujudnya program gizi yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. (red/hil)
