SUARASMR.NEWS – Dalam dunia politik Indonesia, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI, dalam keterangannya, menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki sikap yang tampaknya tidak konsisten terkait kebijakan ini.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyebut PDI Perjuangan seperti lempar batu sembunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bahtra Banong mengkritik PDIP karena sekaligus menjadi pengusul dan menolak kebijakan yang sama.
Menurut Bahtra, ketika PPN 12 persen diusulkan, ketua panitia kerja terkait adalah kader PDIP dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan PDIP kemudian menunjukkan sentimen negatif terhadap keputusan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” tanya Bahtra dengan nada retoris, dikutip suarasmr.news, Senin (23/12/2024).
Ia menekankan bahwa PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keberanian mempertahankan kebijakan yang diusulkan oleh DPR dan pemerintahan sebelumnya.
Bahtra juga menyoroti bahwa kebijakan PPN 12 persen merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah saat ini.
“Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu,” ujarnya.
Dengan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik dalam menangani kebijakan PPN 12 persen menunjukkan kompleksitas hubungan antar partai politik di Indonesia.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpendapat bahwa PDIP perlu lebih bijaksana dalam menyikapi kebijakan yang pada awalnya mereka usulkan.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai bahwa PDIP perlu kembali meninjau posisinya dan memberikan dukungan yang lebih konsekuen terhadap kebijakan yang telah diusulkan oleh pemerintah.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan produktif bagi kepentingan rakyat Indonesia. (red/akha)
