SUARASMR.NEWS – Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen menjadi salah satu isu yang hangat diperdebatkan.
Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Deddy menjelaskan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen bukanlah penolakan, melainkan permintaan untuk melakukan tinjauan ulang.
Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil memerlukan perhatian khusus agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
“Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” kata Deddy dikutip suarasmr.news, Senin (23/12/2024).
Fraksi PDIP berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak akan menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Menurut Deddy, kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen yang diusulkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan kebijakan yang sebenarnya berasal dari pemerintah era Presiden Joko Widodo. PDIP hanya berperan sebagai ketua panitia kerja dalam pembahasan tersebut.
“Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalementerian keuangan,” katanya.
Deddy menekankan, bahwa fraksi PDIP hanya ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut dikaji dengan matang dan tidak menimbulkan masalah baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Dengan demikian, Deddy mengajak semua pihak untuk bersama-sama mempertimbangkan dampak nyata dari kenaikan PPN ini terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dia berharap bahwa melalui dialog dan diskusi yang konstruktif, pemerintah dapat menemukan solusi terbaik yang mencerminkan kepentingan bersama.
PDIP berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (red/ria)
