SUARASMR.NEWS – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Saat ditemui di Solo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya urusan kelanjutan pembangunan IKN kepada pemerintah.
“Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah ya, itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik ke saya, itu urusan pemerintah,” ujar Jokowi kepada wartawan di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2/2025).
Jokowi menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, hanya sebatas percakapan ringan dan urusan pribadi, bukan membahas proyek pembangunan IKN.
“Ya kadang kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat pak Bas, warga gimana’, ya gitu,” jelasnya.
Mantan Walikota Solo ini juga membantah adanya laporan perkembangan pembangunan IKN secara rutin dari Basuki kepadanya. Meskipun Menteri PUPR sebelumnya menyatakan belum ada perkembangan pembangunan IKN karena pemblokiran anggaran,
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai pembangunan IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi untuk apa menanyakan perkembangannya, jika dananya tidak ada. Progresnya hanya untuk membeli makan siangnya Pak Menteri, itu saja ujar Dody kepada para wartawan di Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa anggaran pembangunan IKN telah tersedia.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” kata Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan. Anggaran untuk lima tahun ke depan disebut-sebut mencapai Rp48 triliun.
“Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan.
Hal ini juga dapat diinterpretasikan bahwa sikap optimis dan tenang Jokowi di tengah isu ini memberikan keyakinan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun dengan tantangan yang ada. (red/adib)
