SUARASMR.NEWS JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka persoalan serius tentang batas kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan privasi, dan pengawasan terhadap institusi negara.
Perkara ini bukan sekadar persoalan teknis penyadapan atau pelanggaran prosedur internal kepolisian. Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, kasus ini dapat menjadi ujian besar bagi prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas kekuasaan di Indonesia.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran pemantauan tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Penyadapan Tanpa Prosedur, Persoalan yang Tidak Bisa Dianggap Ringan: Salah satu temuan yang disampaikan penyidik adalah dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi yang menjadi dasar penegakan hukum. Bahkan, sekitar Oktober 2026, diduga terjadi penghapusan file log hasil penyadapan dari sistem tersebut.
Apabila seluruh rangkaian dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas penyalahgunaan perangkat teknologi. Ada pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memberikan perintah, apa tujuan pemantauan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan.
Sebab, kewenangan penyadapan bukanlah kekuasaan tanpa batas. Instrumen tersebut hanya dapat digunakan berdasarkan ketentuan hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika Presiden Diduga Menjadi Sasaran: Bagian paling sensitif dari perkara ini adalah dugaan bahwa nomor telepon Presiden Prabowo turut menjadi sasaran penyadapan.
Dalam negara demokrasi, kepala negara memang bukan pribadi yang berada di luar jangkauan hukum. Namun, pemantauan terhadap komunikasi seorang presiden tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kenegaraan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penyadapan tersebut sekadar bagian dari penyalahgunaan kewenangan, atau terdapat persoalan yang lebih luas terkait tata kelola informasi dan pengawasan di lingkungan institusi negara.
Jawabannya tidak boleh dibangun dari spekulasi politik. Penyidik harus membuktikan alur perintah, keterlibatan setiap pihak, motif, serta penggunaan informasi yang diperoleh melalui perangkat penyadapan tersebut.
Mengapa Kasus Ini Menjadi Ujian bagi Polri?: Perkara ini memiliki dimensi kelembagaan yang tidak sederhana. Sebab, nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan pimpinan tertinggi Polri.
Publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pengawasan internal bekerja, bagaimana perangkat penyadapan dapat digunakan di luar prosedur, dan mengapa dugaan penyimpangan tersebut baru terungkap setelah adanya laporan.
Polri juga harus memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap para tersangka berlangsung independen, transparan, dan tidak melindungi siapa pun.
Pernyataan bahwa perkara ini merupakan persoalan oknum, bukan kebijakan institusi, perlu diikuti pembuktian yang terbuka mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban komando.
Sebab, apabila penyimpangan melibatkan lebih dari satu pejabat, evaluasi tidak cukup berhenti pada individu yang ditetapkan sebagai tersangka.
Prabowo dan Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik: Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan atas dinamika penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini mendapat perhatian di tingkat pemerintahan.
Namun, perhatian Presiden saja tidak cukup. Publik membutuhkan kepastian bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi, termasuk apabila pemeriksaan menyentuh pejabat yang pernah memiliki kedudukan strategis di tubuh kepolisian.
Penegakan hukum akan kehilangan makna apabila jabatan, pangkat, kedekatan, maupun pengaruh seseorang menjadi penghalang bagi proses pembuktian.
Jangan Biarkan Kasus Berhenti pada Penetapan Tersangka: Ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab dalam proses penyidikan.
Pertama, siapa yang sebenarnya memerintahkan penyadapan dan bagaimana rantai komandonya?
Kedua, apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan tertentu di luar penegakan hukum?
Ketiga, siapa yang memiliki akses terhadap data komunikasi yang dikumpulkan?
Keempat, apakah penghapusan file log dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang diduga melanggar prosedur?
Kelima, bagaimana pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan selama ini dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka, melainkan benar-benar mengungkap keseluruhan peristiwa dan pertanggungjawaban setiap pihak.
Supremasi Hukum Harus Berlaku untuk Semua: Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan teknologi pengawasan harus selalu berada di bawah kendali hukum.
Aparat penegak hukum memiliki kewenangan besar untuk menjaga keamanan negara dan menindak kejahatan. Namun, kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengawasi seseorang tanpa dasar hukum.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan ini terbukti, penindakan harus dilakukan secara tegas dan proporsional. Sebaliknya, setiap tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang adil.
Pada akhirnya, persoalan terbesar dari kasus ini bukan hanya siapa yang menyadap dan siapa yang disadap. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pun pejabat negara yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada institusi yang kebal pengawasan dan tidak boleh ada pejabat yang berada di atas hukum.
Pada 4 November 2026, pemerintah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keppres pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah juga menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt. KSP. (red/akha)
