SUARASMR.NEWS – Di tengah derasnya arus informasi digital dan cepatnya penyebaran opini di media sosial, tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar membuat kebijakan. Lebih dari itu, pemerintah dituntut mampu memastikan setiap kebijakan dipahami, diterima, dan dipercaya oleh masyarakat.
Namun, persoalan komunikasi publik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak sedikit kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru menuai polemik dan penolakan publik akibat lemahnya pola komunikasi pemerintah.
Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai isu nasional beberapa tahun terakhir, mulai dari polemik bantuan sosial, pernyataan pejabat yang dianggap minim empati, hingga informasi yang saling bertentangan antarinstansi pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak hanya bingung, tetapi juga perlahan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah inkonsistensi pernyataan antarpejabat. Ketika satu lembaga menyampaikan informasi tertentu, lembaga lain justru memberikan penjelasan berbeda. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi komunikasi publik pemerintah.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto pada 2025 telah meminta seluruh jajaran pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih komunikatif, terbuka, dan proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Di era media sosial, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks. Informasi bergerak sangat cepat, sementara klarifikasi pemerintah sering kali terlambat hadir. Akibatnya, ruang digital lebih dahulu dipenuhi spekulasi, disinformasi, hingga hoaks yang sulit dikendalikan.
Ketika pemerintah gagal hadir secara cepat dan meyakinkan, masyarakat cenderung mencari sumber informasi lain yang belum tentu benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak lagi cukup bersifat formal dan administratif, tetapi harus konsisten, responsif, dan humanis.
Selain itu, komunikasi pemerintah dinilai masih terlalu satu arah. Pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi dibanding mendengarkan aspirasi masyarakat. Meski kanal komunikasi publik semakin banyak tersedia, belum semuanya benar-benar menjadi ruang dialog yang efektif.
Tidak sedikit masyarakat merasa kritik mereka diabaikan, sementara respons pemerintah kerap terlihat defensif terhadap perbedaan pendapat. Jika terus dibiarkan, situasi ini berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pemerintahan. Pemerintah yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan kebijakan, terutama saat menghadapi situasi krisis. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat memicu resistensi sosial, bahkan terhadap kebijakan yang sebenarnya baik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, muncul rekomendasi pendekatan komunikasi publik melalui Model CLEAR. Model ini dinilai relevan dengan karakter masyarakat digital saat ini karena menitikberatkan pada lima unsur utama komunikasi pemerintah, yakni Consistent, Listening, Empathy, Acceptable, dan Responsive.
Unsur pertama adalah Consistent atau konsisten. Pemerintah perlu memastikan keselarasan pesan, data, dan narasi komunikasi antarinstansi agar tidak memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Konsistensi juga harus terlihat dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan nyata pemerintah.
Selanjutnya adalah Listening. Pemerintah dituntut tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pendengar yang baik terhadap aspirasi publik. Kemampuan membaca opini masyarakat, termasuk melalui media sosial, dinilai penting untuk mencegah krisis komunikasi yang lebih besar.
Kemudian unsur Empathy atau empati. Selama ini, komunikasi pemerintah kerap dikritik karena terlalu formal dan kurang menyentuh sisi emosional masyarakat. Padahal, publik ingin merasa dipahami, terutama saat menghadapi kondisi sulit.
Adapun unsur Acceptable menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu mengoptimalkan penggunaan komunikasi verbal, vokal, dan visual agar pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga komunikatif dan bermakna.
Sementara unsur terakhir, Responsive, menyoroti pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan publik. Di era digital, keterlambatan memberikan penjelasan dapat memperbesar ruang bagi spekulasi dan informasi menyesatkan berkembang di masyarakat.
Model CLEAR diharapkan mampu mengubah pola komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat, bukan sekadar aktivitas menyampaikan informasi. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan semata, melainkan melalui komunikasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah meningkatnya skeptisisme publik dan derasnya arus informasi digital, pemerintah Indonesia dinilai membutuhkan pola komunikasi yang lebih empatik, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, pemerintah yang dipercaya bukanlah pemerintah yang paling banyak berbicara, melainkan pemerintah yang mampu mendengarkan, memahami, dan hadir nyata di tengah masyarakat. (red/akha)
*Dikutip suarasmr.news dari tulisan Dr. Erna Febriani, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Ketua ASPIKOM Korwil Jabodetabek, PP Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, serta Anggota Dewan Pakar Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia.
