SUARASMR.NEWS – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 yang signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, bahwa langkah ini bertujuan untuk mengatasi kebocoran anggaran yang mencapai sekitar 30 persen dari total APBN.
Pernyataan Yusril tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Kebocoran ini meliputi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pembiayaan untuk hal-hal yang kurang mendesak.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program bantuan langsung kepada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta 34-35 megaproyek infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.
“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” kata Yusril.
Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.
Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.
Meskipun penghematan akan terasa dampaknya pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan kegiatan seminar dalam satu hingga dua tahun pertama, Yusril menekankan bahwa langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana secara efektif, pemerintah berharap dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ini merupakan langkah berani yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. (Akha)
