SUARASMR.NEWS JAKARTA – Jelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), suara kritis mulai mengemuka. Tokoh muda NU Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan agar organisasi ulama terbesar di Indonesia itu tidak berubah menjadi kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.
Gus Lilur menegaskan, Muktamar Ke-35 NU harus menjadi momentum menentukan kepemimpinan organisasi berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, serta kemampuan mengkhidmatkan NU kepada umat dan bangsa.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa, bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur dalam keterangan yang diterima suarasmr.news, Rabu (19/8/2026).
Peringatan tersebut dinilai penting di tengah adanya sejumlah tokoh NU yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan. Di antaranya Juri Ardiantoro yang menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara serta Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial.
Menurut Gus Lilur, kedekatan antara struktur organisasi NU dan kekuasaan pemerintahan harus tetap memiliki batas yang jelas. Jangan sampai relasi tersebut justru membuka ruang bagi penggunaan kekuasaan negara untuk memengaruhi arah kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Jangan sampai NU kehilangan independensinya hanya karena terlalu dekat dengan kekuasaan,” menjadi pesan penting yang disampaikan Gus Lilur menjelang forum tertinggi organisasi tersebut.
Ia pun menyerukan kepada para kiai, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga seluruh muktamirin agar menjaga marwah dan independensi Muktamar Ke-35 NU.
Namun, Gus Lilur menegaskan sikapnya bukan untuk mendukung ataupun menjegal kandidat tertentu. Menurutnya, seluruh calon harus memperoleh kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan dan aturan organisasi.
“Siapa pun yang maju dalam muktamar harus diberi kesempatan yang sama sepanjang memenuhi aturan organisasi,” tegasnya.
Muktamar Digelar di Jombang : Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla memastikan persiapan muktamar terus dikebut. Sejumlah kebutuhan utama disebut telah diselesaikan.
“Persiapan muktamar jalan terus. Masih ada beberapa yang harus dikerjakan, tetapi persiapannya jalan terus dengan baik,” kata Ulil di Jakarta, Kamis (13/8).
Ulil menyebut materi muktamar telah dipersiapkan. PWNU dan PCNU juga telah bersiap mengirimkan perwakilan untuk mengikuti forum tersebut.
Persoalan Surat Keputusan (SK) terkait kepesertaan pun disebut telah diselesaikan. Dengan demikian, PBNU berharap seluruh rangkaian Muktamar Ke-35 NU dapat berlangsung lancar.
Dari sisi peserta, terdapat sekitar 560 PWNU dan PCNU yang masing-masing akan mengirimkan empat perwakilan. Mereka terdiri atas rais syuriyah, katib syuriyah, ketua, dan sekretaris.
Di luar peserta resmi, ribuan penggembira juga diperkirakan akan memadati kawasan Tambakberas selama pelaksanaan muktamar.
Kini, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar: akankah Muktamar Ke-35 NU benar-benar menjadi arena menentukan masa depan NU secara independen, atau justru menjadi pertarungan pengaruh antara kepentingan organisasi dan kekuasaan? (red/akha)
