SUARASMR.NEWS SIDOARJO – Dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan serius. Kasus tersebut kini masuk dalam evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN), sementara persoalan ada tidaknya unsur pidana diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan mengambil kesimpulan sendiri terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan kesehatan yang dilaporkan setelah konsumsi menu MBG.
“Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” kata Sudaryono usai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.
Kasus di Sidoarjo menjadi salah satu laporan yang disebut secara langsung oleh Sudaryono, bersama kasus serupa di Agam, Sumatera Barat, dan Lasem, Jawa Tengah.
Menurut Sudaryono, berdasarkan laporan yang diterima BGN, sejumlah kasus gangguan kesehatan tersebut bahkan telah masuk tahap penyidikan. Namun, ia tidak memerinci perkara mana saja yang telah sampai pada tahap tersebut maupun apakah telah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Apakah ada yang tersangka atau tidak? Kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” ujarnya.
Munculnya dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di sejumlah daerah menjadi pukulan bagi BGN. Sudaryono memastikan evaluasi menyeluruh tengah dilakukan untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Evaluasi tersebut mencakup tata kelola program, aturan pelaksanaan, hingga penataan keuangan.
“Tentu kami sangat terpukul sebetulnya, tapi kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” tegas Sudaryono.
Sebelumnya, sebanyak 556 santri Ponpes Manbaul Hikam, Sidoarjo, mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Selasa (1/9/2026). Keluhan yang dilaporkan, antara lain mual, sakit perut, muntah, dan lemas.
Gejala mulai muncul beberapa jam setelah makanan disantap. Jumlah santri yang mengalami keluhan kemudian bertambah dan sebagian mendapat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kasus di Sidoarjo kini menjadi perhatian publik karena menyangkut aspek keamanan pangan dalam program MBG. Hasil penyelidikan aparat penegak hukum nantinya akan menjadi penentu apakah persoalan tersebut hanya merupakan masalah dalam pelaksanaan program atau terdapat unsur pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
BGN pun dituntut bergerak cepat melakukan pembenahan agar program MBG tetap berjalan dengan jaminan makanan yang aman, layak, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (red/akha)
