SUARASMR.NEWS – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) sebelum pemerintah mengambil langkah untuk mengubah atau menambah kategori penerima.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani demi menghindari polemik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sosial pemerintah.
“Selama ini program bansos sudah berjalan. Kalau tiba-tiba diubah tanpa data yang valid, tentu saja akan mengecewakan para penerima sebelumnya. Jadi, yang utama adalah verifikasi dan validasi data yang akurat,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Puan, perubahan kebijakan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan data yang kuat agar tidak terkesan terburu-buru.
Ia menegaskan DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar memastikan proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa tiga kelompok rentan akan mendapatkan perlindungan bansos secara permanen.
Menurut Abdul Muhaimin, ketiga kelompok tersebut adalah penyandang disabilitas, para lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). “Untuk difabel, lansia, dan ODGJ, bansos akan diberikan secara abadi,” jjelanya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin juga menyampaikan bahwa di luar tiga kelompok tersebut, penerima bansos akan dibatasi maksimal lima tahun.
Kebijakan ini diambil agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mendorong kemandirian masyarakat yang mampu untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.
Dengan sinkronisasi data yang akurat dan kebijakan yang tepat, pemerintah dan DPR berharap program bansos bisa berjalan lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (red/hil)
