SUARA MEDIARAJAWALI – Dalam hiruk pikuk politik, partai politik memegang peran krusial sebagai pilar demokrasi. Mereka menjadi wadah bagi aspirasi rakyat, melahirkan pemimpin, dan menentukan arah kebijakan negara.
Namun, di tengah gemerlapnya pesta demokrasi, terkadang muncul pertanyaan: Seberapa kuatkah fondasi partai politik dalam menopang kualitas pemerintahan?
Pesan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kepada para kadernya yang akan menjabat sebagai menteri, untuk tidak mencari keuntungan dari APBN melalui proyek, menjadi sorotan tajam. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengingatkan sebagai ujung tombak partai, memiliki tanggung jawab besar dalam memilih kader terbaik yang memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas.
“Dalam menempatkan kader partainya yang akan duduk di kabinet, ketua partai politik harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya Sabtu (12/10/2024).
Bamsoet dengan tegas menekankan bahwa partai politik harus menjadi titik pangkal terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Partai politik yang kuat dan sehat akan melahirkan politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnta dalam menentukan arah kebijakan negara, partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena dalam UUD NRI 1945 partai politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai politik perlu dilakukan. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” kata mantan Ketua MPR RI itu.
Sebelumnya, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini zaman digital yang serba cepat sehingga partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.
Sistem demokrasi internal partai politik yang berjalan baik dan terbuka menjadi kunci untuk memilih dan mengirim kader terbaik ke pemerintahan. Standar etik internal yang kuat juga menjadi benteng pertahanan untuk mengurangi risiko korupsi politik.
Partai politik, sebagai hulu demokrasi, memiliki peran vital dalam menentukan kualitas pemerintahan. Membangun partai politik yang kuat, sehat, dan berintegritas adalah langkah penting untuk mewujudkan hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Semoga pesan Prabowo Subianto menjadi pengingat bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (red/akha)
