SUARASMR.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memfokuskan upayanya dalam pembuktian di persidangan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Meskipun demikian, KPK juga memberikan perhatian penuh terhadap setiap pengakuan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam kesaksiannya, Rossa Purbo Bekti, mantan pimpinan KPK periode 2019-2024, menyatakan bahwa eks pimpinan KPK ikut merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.
Rossa dihadirkan oleh jaksa KPK sebagai saksi dalam perkara perintangan penyidikan tersangka Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.
“JPU akan mencermati setiap keterangan yang disampaikan para saksi di persidangan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam keterangan tertulis yang dikutip suarasmr.news, Senin (12/5/2025).
Budi menambahkan bahwa keterangan Rossa di dalam persidangan menjadi bahan jaksa untuk membuktikan adanya perintangan penyidikan.
Keterangan-keterangan tersebut tentu akan menjadi pengayaan informasi bagi JPU dalam proses persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan,” kata Budi.
Sebelumnya, dalam kesaksiannya, Rossa menyatakan bahwa eks pimpinan KPK melakukan perintangan penyidikan dan tidak menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rossa yang dibacakan oleh kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, Jumat (9/5/2025).
“Perintangan itu termasuk wewenang Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspose merintangi dan menggagalkan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka,” kata Maqdir membacakan BAP Rossa.
Penyidik yang menangani perkara ini mendapati pimpinan KPK tidak setuju Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Firli Bahuri yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK tidak mengikuti gelar perkara tersebut.
Dengan demikian, KPK terus berupaya memastikan bahwa setiap pengakuan saksi diperhatikan dengan serius dan menjadi bagian penting dari proses pembuktian.
Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi mendapatkan perlakuan yang adil. (red/akha)
