SUARASMR.NEWS – Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen dinilai sebagai langkah berat yang sulit dihindari di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya biaya impor energi.
Namun, pemerintah diminta bergerak cepat menyiapkan bantuan sosial (bansos) tunai agar beban kenaikan harga tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas utama setelah penyesuaian harga bahan bakar.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut,” ujar Fakhrul di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, serta kelompok yang paling terdampak oleh naiknya biaya transportasi dan kebutuhan pokok.
Fakhrul menilai perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat distribusi bantuan. Integrasi data kependudukan, sistem perbankan, digitalisasi pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) diyakini mampu membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan minim kebocoran.
Ia menekankan bahwa faktor waktu menjadi sangat krusial. Bantuan harus segera disalurkan setelah kebijakan kenaikan harga berlaku agar konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan tajam yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Di tengah berbagai tekanan ekonomi, Fakhrul memandang keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax merupakan bagian dari langkah penyesuaian fiskal yang lebih luas.
Pemerintah, kata dia, saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara di tengah tekanan nilai tukar rupiah, tingginya biaya impor energi, serta kebutuhan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Meski berisiko menekan daya beli dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan fiskal apabila diiringi reformasi belanja negara yang serius.
Fakhrul juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai program belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reorganisasi dan peningkatan efisiensi agar manfaat sosial tetap tercapai tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Ia menegaskan bahwa ruang fiskal yang tercipta dari pengurangan subsidi energi harus dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Fakhrul melihat pengurangan beban subsidi energi dapat memberikan sinyal positif kepada pasar. Disiplin fiskal yang lebih kuat berpotensi memperbaiki persepsi investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Jika pemerintah mampu mengendalikan risiko fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, dan menjaga keberlanjutan APBN, tekanan terhadap nilai tukar rupiah diyakini akan berangsur mereda. Kondisi tersebut juga dapat mendorong kembali masuknya arus modal ke pasar domestik.
Meski mendukung langkah penyesuaian fiskal, Fakhrul mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan kenaikan harga Pertamax tidak semata-mata diukur dari berkurangnya beban subsidi negara.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan justru terletak pada kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat selama masa transisi.
“Pemerintah perlu menunjukkan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan,” tegasnya.
Apabila strategi tersebut berhasil dijalankan, Indonesia tidak hanya akan memiliki kondisi fiskal yang lebih sehat, tetapi juga stabilitas ekonomi yang lebih kuat, nilai tukar rupiah yang lebih kokoh, serta fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. (red/hil)
