SUARASMR.NEWS JAKARTA – Di tengah derasnya gelombang kritik, tekanan publik, hingga tantangan era digital yang semakin kompleks, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai berhasil meletakkan fondasi kuat bagi transformasi Polri menuju institusi modern dan adaptif.
Penilaian tersebut disampaikan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ali Ramadhan, yang menegaskan bahwa perjalanan reformasi Kepolisian Republik Indonesia masih jauh dari garis akhir.
Namun, menurutnya, kepemimpinan Jenderal Sigit telah menghadirkan paradigma baru yang mengedepankan ketepatan langkah dibanding sekadar kekuatan otoritas.
“Kapolri telah membangun fondasi penting bagi Polri yang lebih terbuka terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan,” ujar Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Ali, visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) bukan sekadar slogan, melainkan sebuah ikhtiar panjang untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
Ia menyebut kepemimpinan di era demokrasi merupakan komitmen tanpa akhir untuk terus berbenah, belajar, dan melayani masyarakat.
Luncurkan Buku, Kupas Tuntas Jejak Kepemimpinan Jenderal Sigit: Sebagai bentuk apresiasi sekaligus kajian akademik, Ali meluncurkan buku berjudul “Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri”.
Buku setebal lebih dari 300 halaman itu mengupas perjalanan karier Kapolri dari akar pengabdian di lapangan hingga menjadi pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara.
Dalam buku tersebut, Jenderal Sigit digambarkan sebagai sosok yang meniti karier melalui kerja keras, pengalaman lapangan, dan dedikasi panjang, bukan melalui jalan pintas ataupun koneksi politik.
“Prestasi dan visi yang dibangun Jenderal Sigit tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret transformasi institusi,” kata Ali.
Tak hanya mengulas sisi biografis, buku itu juga membedah secara mendalam visi PRESISI sebagai strategi besar Polri dalam menghadapi era disrupsi demokrasi, ledakan informasi digital, hingga fenomena post-truth yang kerap memengaruhi persepsi publik.
Ali menjelaskan bahwa konsep PRESISI ditempatkan dalam perspektif akademik dengan merujuk pada pemikiran sejumlah tokoh dunia seperti Clayton Christensen, Jürgen Habermas, dan Fareed Zakaria.
Melalui pendekatan tersebut, Polri diposisikan sebagai “shock absorber” atau penyeimbang di tengah meningkatnya polarisasi sosial, tekanan media sosial, dan ekspektasi masyarakat yang terus melonjak.
Polri Bukan Penanggung Tunggal Demokrasi: Meski demikian, Ali menegaskan bahwa menjaga demokrasi bukanlah tugas eksklusif kepolisian.
“Polri berperan sebagai penyeimbang, tetapi menjaga demokrasi sejatinya merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan beban tunggal institusi kepolisian,” tegasnya.
Lebih jauh, buku tersebut juga mengungkap peta jalan ambisius Polri menuju tahun 2045 melalui Strategi Besar Polri 2025–2045. Dokumen itu memuat arah transformasi menuju institusi kepolisian yang unggul, modern, dan siap menghadapi ancaman hibrida di masa depan melalui konsep Polri 4.0.
Di tengah dinamika demokrasi dan revolusi digital yang terus bergerak cepat, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai bukan sekadar Kapolri, melainkan sosok yang tengah merancang fondasi jangka panjang bagi wajah baru kepolisian Indonesia di masa depan. (red/ria)
