SUARASMR.NEWS – Fenomena sejumlah pejabat negara, menteri, anggota TNI dan Polri aktif yang mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo kembali menjadi sorotan publik.
Pengamat politik dan hukum Saiful Huda Ems (SHE) menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terkait tata kelola kekuasaan di Indonesia.
Dalam opininya yang berjudul “Detik-Detik Hancurnya Indonesia”, SHE mengungkapkan kekhawatiran bahwa intensitas kunjungan pejabat negara ke rumah mantan presiden dapat memunculkan asumsi bahwa sebagian elite pemerintahan dan aparatur negara lebih mengutamakan figur tertentu dibandingkan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Menurutnya, apabila persepsi tersebut berkembang luas di masyarakat, maka dampak yang muncul bukan hanya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga berpotensi menggerus kewibawaan pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Negara yang kuat berdiri di atas konstitusi, bukan pada ketokohan individu. Ketika loyalitas kepada figur dianggap lebih dominan daripada loyalitas kepada aturan, maka yang terancam adalah kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi itu sendiri,” tulis SHE dikutip suarasmr.news, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai bahwa dalam negara demokrasi, seluruh pejabat dan aparatur negara semestinya menjalankan tugas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan pengaruh personal atau kedekatan politik dengan tokoh tertentu.
SHE juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat berbagai bangsa mengalami kemunduran ketika kultus individu berkembang dan mengalahkan supremasi hukum serta kelembagaan negara.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan seluruh lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Keruntuhan sebuah negara tidak selalu diawali oleh perang atau runtuhnya bangunan fisik. Kehancuran juga bisa dimulai ketika konstitusi kehilangan wibawa dan tidak lagi menjadi pedoman utama bagi para penyelenggara negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari diskursus publik yang terus berkembang mengenai relasi antara mantan pemimpin nasional dan pemerintahan yang sedang berjalan, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan konstitusi negara. (red/akha)
