SUARASMR.NEWS JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan peringatan keras terkait dugaan penyimpangan dalam sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta Kementerian Sosial memperketat pengawasan agar program-program strategis tidak disusupi praktik yang merusak tujuan mulianya.
Peringatan tersebut disampaikan Hashim kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Jumat malam.
“Saya sudah dengar, sudah banyak mendapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan. Karena itu saya titip kepada Pak Wamen, pengawasan harus sangat ketat,” tegas Hashim.
Hashim mengungkapkan telah menerima laporan mengenai indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meski demikian, ia tidak membeberkan secara rinci bentuk maupun pihak yang diduga terlibat.
Menurutnya, kedua program tersebut merupakan agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program MBG bertujuan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa.
Karena itu, Hashim menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Jangan sampai tujuan mulia dan program yang sangat baik ini dirusak oleh setan-setan dan hamba iblis. Di mana ada tujuan mulia, di situ selalu ada yang mencoba merusaknya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hashim juga menyoroti Program Sekolah Rakyat. Ia mengaku menerima informasi adanya upaya pihak-pihak tertentu yang mulai mengganggu pengelolaan program tersebut.
“Saya dengar ada juga yang mulai menggoyang dan menggoda pengurus-pengurus Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh program prioritas pemerintah harus dijaga integritasnya karena dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hashim pun meminta pengawasan dilakukan secara maksimal agar setiap anggaran dan pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran serta tidak tercederai oleh praktik penyimpangan. (red/ria)
