SUARASMR.NEWS SURABAYA – Negara hukum seharusnya menjadi benteng terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan. Namun, ketika ruang publik dipenuhi berbagai peristiwa yang memunculkan persepsi adanya ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung, muncul satu pertanyaan besar:
Apakah energi bangsa sedang diarahkan untuk memberantas kejahatan, atau justru tersedot oleh rivalitas kewenangan?
Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal tidak bisa dibantah: kepercayaan publik adalah aset yang paling mahal. Sekali retak, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang panjang.
Masyarakat tidak peduli lembaga mana yang lebih kuat. Rakyat tidak ingin menyaksikan adu pengaruh, adu kewenangan, atau adu gengsi. Yang diharapkan hanyalah satu, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa kepentingan, dan tanpa aroma saling menjatuhkan.
Korupsi masih menggerogoti negeri ini. Mafia hukum belum sepenuhnya hilang. Kejahatan siber terus berkembang. Narkotika masih merusak generasi muda. Di tengah tantangan sebesar itu, bangsa ini membutuhkan sinergi, bukan kecurigaan.
Setiap langkah aparat penegak hukum akan selalu menjadi sorotan. Karena itu, transparansi, profesionalisme, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar masyarakat tidak larut dalam spekulasi yang justru melemahkan wibawa negara.
Presiden harus memastikan seluruh institusi penegak hukum berjalan dalam irama yang sama. Tidak boleh ada ego sektoral yang mengalahkan kepentingan nasional. Hukum tidak boleh menjadi arena pembuktian siapa yang paling berkuasa, melainkan panggung untuk menghadirkan keadilan.
Bangsa ini terlalu besar untuk disibukkan oleh persepsi konflik antarlembaga. Musuh sesungguhnya bukanlah sesama aparat penegak hukum, melainkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala bentuk kejahatan yang merampas hak rakyat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling hebat di antara institusi negara. Sejarah hanya akan mencatat apakah mereka mampu berdiri bersama menjaga marwah hukum, atau justru membiarkan kepercayaan rakyat perlahan runtuh.
Karena ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, yang kalah bukan hanya satu lembaga. Yang kalah adalah negara itu sendiri. (red/akha)
