SUARASMR.NEWS JAKARTA – Di tengah derasnya sorotan publik terhadap berbagai kasus penegakan hukum nasional, pertemuan dan komunikasi intensif antara Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung dinilai menjadi sinyal kuat bahwa soliditas antarlembaga negara tetap terjaga.
Langkah ini disebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat stabilitas nasional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun para pimpinan tiga institusi strategis tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan dalam mengelola hubungan antarlembaga negara.
“Momentum ini menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan bukan menjadi alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, koordinasi yang sehat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara,” ujar Ngasiman di Jakarta, Senin.
Menurutnya, publik mengharapkan hubungan yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan agar masing-masing dapat menjalankan fungsi konstitusional secara maksimal, mulai dari menjaga keamanan, mempertahankan negara, hingga menegakkan hukum secara profesional.
Namun demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa sinergi tidak boleh diartikan sebagai campur tangan terhadap kewenangan lembaga lain. Justru, koordinasi yang ideal adalah komunikasi yang saling menghormati batas tugas, fungsi, dan mandat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia menilai Polri harus tetap independen dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti. Sementara itu, Kejaksaan harus menjalankan proses penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sedangkan TNI tetap fokus menjalankan tugas utama di bidang pertahanan negara.
Menurut Ngasiman, ketika setiap institusi bekerja secara profesional tanpa intervensi, sistem penegakan hukum akan semakin kokoh dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meningkat.
Lebih jauh, ia berharap komunikasi antarpimpinan lembaga negara tidak berhenti sebagai simbol persatuan semata, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.
“Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui simbol kebersamaan, tetapi melalui tindakan nyata. Sinergi harus diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap supremasi hukum,” katanya.
Ngasiman menegaskan, ketika komunikasi antarlembaga berjalan baik dan setiap institusi menghormati kewenangannya masing-masing, maka yang diperkuat bukan hanya hubungan antarpenegak hukum, tetapi juga wibawa negara hukum serta kepercayaan rakyat terhadap negara.
Soliditas Polri, TNI, dan Kejaksaan dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Masyarakat kini menunggu pembuktian bahwa sinergi tersebut benar-benar menghasilkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan. (red/akha)
