SUARASMR.NEWS JAKARTA – Gelombang desakan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Kali ini, sejumlah massa yang tergabung dalam sebuah aliansi mendatangi Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Mereka secara terbuka mendesak Gibran keluar dari Istana Wapres, bahkan menyerukan pengunduran diri hingga pemakzulan.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.12 WIB itu diwarnai orasi menggunakan mobil komando dan pembentangan sejumlah spanduk berisi tuntutan terhadap orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Pantauan suarasmr.news, di hadapan aparat keamanan, massa menyuarakan bahwa Istana Wakil Presiden merupakan rumah rakyat yang terbuka bagi penyampaian aspirasi publik.
“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Polemik terkait dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu alasan utama demonstrasi tersebut. Massa mendasarkan tuntutannya pada putusan pengadilan yang mereka tafsirkan berkaitan dengan persoalan ijazah dan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” seru orator.
Atas dasar itu, demonstran mendesak Gibran mengambil sikap dengan mengundurkan diri. Jika tidak, mereka meminta agar proses pemakzulan ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuhnya.
Situasi di sekitar Istana Wapres mendapat pengamanan ketat. Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang, sementara aparat kepolisian membentuk barikade untuk membatasi pergerakan massa.
Di tengah meningkatnya tekanan dari kelompok demonstran, persoalan ini juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR akan menindaklanjuti persoalan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembicaraan mengenai persoalan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal lintas fraksi. Pembahasan resmi, menurutnya, baru akan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan DPR setelah masa sidang kembali berjalan.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco juga mengungkapkan bahwa berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR dari sejumlah fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme parlemen.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya. Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026).
Aksi di Istana Wapres dan pernyataan pimpinan DPR memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran kini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga telah merambah ke arena politik dan kelembagaan negara.
Desakan pengunduran diri maupun pemakzulan yang disuarakan demonstran tetap harus dibedakan dari proses pemberhentian Wakil Presiden secara konstitusional. Pemakzulan memiliki tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Publik kini menantikan bagaimana DPR menyikapi aspirasi tersebut setelah masa reses berakhir, sekaligus bagaimana pihak terkait memberikan penjelasan atas polemik yang terus bergulir.
Satu hal yang jelas, persoalan ini telah menjadi ujian bagi ruang dialog publik, kepastian hukum, dan mekanisme konstitusi dalam menyelesaikan kontroversi di tingkat kepemimpinan nasional. (red/ria)
SUARASMR.NEWS TERDEPAN, INOVATIF, BERIMBANG
