SUARASMR.NEWS – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, angkat suara soal masih adanya pelaku UMKM yang kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia meminta para pelaku usaha tidak ragu melapor jika menemukan praktik yang menyimpang dari aturan.
“Saya paham bank ingin menjaga rasio kredit bermasalah. Tapi kalau ada yang mempersulit atau bahkan meminta agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta, silakan dilaporkan,” tegas Bane dalam keterangannya, Rabu.
KUR Tanpa Agunan, Tapi Tetap Ada Syarat: Bane menegaskan, sesuai ketentuan pemerintah, pinjaman KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan.
Namun, calon debitur tetap wajib memenuhi sejumlah persyaratan dasar, seperti telah menjalankan usaha minimal enam bulan serta memiliki pencatatan keuangan yang rapi.
Menurutnya, kesalahpahaman antara pihak bank dan pelaku UMKM sering menjadi penghambat utama dalam proses penyaluran KUR.
“KUR ini adalah pinjaman. Artinya, kedua belah pihak harus saling memahami hak dan kewajibannya,” jelasnya.
Selain itu, Bane juga mendorong pelaku UMKM untuk mulai disiplin dalam pencatatan keuangan. Hal ini dinilai penting sebagai indikator kelayakan usaha sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan akses pembiayaan.
“Kalau administrasi keuangan tertata, bank juga akan lebih percaya terhadap usaha yang dijalankan,” imbuhnya.
Dorong Ekonomi Daerah Lewat KUR: Pernyataan tersebut disampaikan Bane saat melakukan sosialisasi KUR kepada sekitar 200 pelaku UMKM di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kegiatan itu melibatkan Bank Sumut, pemerintah daerah, serta kementerian terkait.
Ia menilai, penguatan akses pembiayaan seperti KUR sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan potensi besar seperti sektor pertanian di Dairi.
“Kalau akses modal lancar, UMKM bisa naik kelas. Dampaknya bukan hanya ke pelaku usaha, tapi juga ekonomi daerah secara keseluruhan, UMKM jangan takut bersuara, jika KUR dipersulit, laporkan,” pungkasnya. (red/mag)
