SUARASMR.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami proses Pergantian Antar Waktu (PAW) politisi PDIP, Maria Lestari pada tahun 2019. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa terdapat kemiripan pola dengan kasus Harun Masiku.
Asep Guntur menjelaskan bahwa dalam kasus Maria Lestari, terdapat dugaan adanya pihak yang memenangkan proses PAW. Hal ini serupa dengan kasus Harun Masiku, yang juga diduga lolos ke Senayan melalui jalur PAW yang tidak bersih.
“Ini prosesnya itu hampir mirip gitu, hampir mirip gitu, ada apa namanya, ada yang pemenangnya. Jadi itu yang sedang kita susuri juga. Jadi ini pola yang, kita sedang melihat polanya, ini pola yang sama dengan HM atau seperti apa,” kata Asep Guntur dalam keterangannya dikutip suarasmr.news, Minggu (12/1/2025).
KPK saat ini tengah menelusuri pola yang sama dalam kedua kasus tersebut. Pihaknya terbuka untuk mengembangkan perkara ini jika ditemukan alat bukti yang cukup.
“Jadi itu yang sedang kita susuri juga. Jadi ini pola yang, kita sedang melihat polanya, ini pola yang sama dengan HM atau seperti apa,” kata Asep menegaskan.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah menyebut nama Maria Lestari saat mengumumkan status tersangka Hasto Kristiyanto.
Setyo mengungkapkan bahwa Hasto pernah menemui mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memenuhi permintaan dua usulan PAW dari DPP PDIP, yaitu Maria Lestari untuk Dapil 1 Kalimantan Barat dan Harun Masiku untuk Dapil 1 Sumatera Selatan.
“Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP. Yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) lalu.
Maria Lestari sendiri merupakan mantan anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat 1. Pada Pemilu 2019, ia meraih sekitar 33.006 suara. KPK terus berupaya mengungkap kebenaran di balik kasus PAW Maria Lestari dan Harun Masiku.
Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam proses pergantian anggota legislatif. (red/ria)
