SUARASMR.NEWS JAKARTA – Pernyataan tegas datang dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa. Di tengah menghangatnya dinamika kepemimpinan organisasi.
Kiai Zulfa mengingatkan agar NU tidak terjebak pada anggapan bahwa kader yang telah menjadi menteri, pejabat negara, atau tokoh politik otomatis harus diposisikan sebagai pemimpin organisasi.
Dalam sambutannya pada peluncuran kitab Ithafu Umamati Al-Musthafa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026) malam, Kiai Zulfa menyampaikan pesan yang sarat makna: pengabdian kepada Nahdlatul Ulama tidak hanya diwujudkan dengan menduduki kursi kepengurusan.
“Yang sudah di partai biarkan di partai. Yang sudah jadi menteri biarkan di kementerian. Tidak perlu dipaksa kemudian harus mimpin NU,” tegasnya.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kepemimpinan NU harus tetap berpegang pada sistem kaderisasi, bukan semata-mata pada popularitas atau jabatan politik yang dimiliki seseorang.
Kiai Zulfa menegaskan, NU memiliki ribuan kader yang mengabdi melalui berbagai bidang. Ada yang menjadi ulama, membangun pesantren dan madrasah, menjadi birokrat, pengusaha, hingga menteri. Semua memiliki kontribusi yang sama pentingnya bagi kemajuan bangsa dan organisasi.
Menurutnya, kebanggaan terhadap kader NU tidak boleh diukur hanya dari posisi di struktur organisasi. Justru, keberhasilan kader mengabdi di berbagai sektor merupakan bukti luasnya pengaruh dan kekuatan NU dalam kehidupan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi pengurus NU bukanlah hak otomatis setiap kader. Organisasi telah memiliki mekanisme kaderisasi yang jelas melalui Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) maupun Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (P-MKNU) sebagai syarat utama menjadi pengurus.
Di sisi lain, Kiai Zulfa mengaku prihatin terhadap kondisi NU yang menurutnya masih harus terus berbenah. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dituntut tidak hanya besar secara jumlah anggota.
Tetapi juga semakin kuat dalam tata kelola organisasi, mandiri secara ekonomi, serta nyata manfaatnya bagi masyarakat melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Lebih jauh, Kiai Zulfa berharap pengaruh NU semakin kokoh dalam kehidupan berbangsa. Baginya, ukuran keberhasilan NU bukan sekadar banyaknya kader yang menduduki jabatan publik, melainkan ketika pandangan para ulama NU menjadi rujukan pemerintah dan menjadi kompas moral dalam menentukan arah kebijakan bangsa.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa NU bukan arena perebutan jabatan, melainkan wadah pengabdian.
Kepemimpinan harus lahir dari proses kaderisasi, integritas, dan rekam jejak khidmat kepada umat, bukan karena besarnya kekuasaan atau tingginya posisi politik yang sedang diemban. (red/hil)
