SUARASMR.NEWS JAKARTA – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam. Minyak, gas bumi, batu bara, nikel, emas, tembaga, hingga kekayaan hutan dan laut tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Namun, di tengah limpahan kekayaan itu, jutaan rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan tingginya biaya hidup. Di tengah ironi tersebut, pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menjadi perbincangan.
Mahfud pernah menyampaikan bahwa apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersih tanpa korupsi dan kebocoran anggaran, manfaat ekonominya sangat besar, bahkan secara ilustratif bisa mencapai sekitar Rp20 juta per bulan bagi setiap rakyat.
Pernyataan itu bukan sekadar soal angka, melainkan kritik terhadap masih maraknya praktik korupsi dan tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.
Berbagai kajian dan temuan lembaga negara selama ini menunjukkan bahwa sektor sumber daya alam memang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sekaligus rentan terhadap penyimpangan.
Kebocoran penerimaan negara, praktik korupsi, hingga tata kelola yang tidak transparan menjadi tantangan yang terus mendapat sorotan.
Namun, penting dipahami bahwa angka Rp20 juta tersebut merupakan ilustrasi dalam skenario ideal apabila seluruh potensi kekayaan SDA dapat dikelola secara optimal tanpa kebocoran.
Dalam praktik pemerintahan, manfaatnya lebih mungkin diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih baik, pengurangan beban pajak, subsidi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Pernyataan Mahfud kembali mengingatkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat pun tetap sama: jika negeri ini begitu kaya, mengapa kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat? (red/ria)
