SUARASMR.NEWS JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah besar di sektor pendidikan. Pemerintah tengah menyiapkan skema agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri dapat dibebaskan.
Gagasan tersebut ditegaskan Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026) lalu.
Prabowo bahkan menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas realisasi kebijakan tersebut.
“Saya sangat setuju saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan universitas negeri gratis,” kata Prabowo.
Pernyataan itu membuka arah baru kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Jika terealisasi, pembebasan biaya pendidikan negeri akan mencakup jenjang dari sekolah dasar hingga universitas negeri.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kemudian menyampaikan penjelasan pemerintah pada Senin (21/9/2026). Menurutnya, setiap anak Indonesia harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga.
“Setiap anak Indonesia, dari keluarga dan latar belakang apa pun, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun masa depannya,” ujar Teddy.
Pemerintah juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Teddy mengatakan perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting agar proses belajar berlangsung aman dan layak.
“Memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan yang rusak. Tentu agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan layak,” katanya.
Selain fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Pemerintah menjalankan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme serta mutu pengajaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya diarahkan pada persoalan biaya. Pemerintah juga menempatkan kualitas sekolah, fasilitas belajar, serta kapasitas tenaga pengajar sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Ratas Jadi Penentu Arah Kebijakan: Kini, perhatian tertuju pada rapat terbatas yang akan dipimpin Presiden Prabowo. Forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembahasan teknis pembebasan biaya pendidikan negeri.
Skema pembiayaan, cakupan program, serta mekanisme pelaksanaannya menjadi sejumlah persoalan yang perlu dirumuskan pemerintah sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan secara luas.
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Target besarnya adalah membuka kesempatan belajar yang lebih luas sekaligus menciptakan generasi Indonesia yang memiliki kompetensi dan daya saing global.
Jika skema pembiayaan dapat dirumuskan dan dijalankan, kebijakan pendidikan negeri gratis dari SD hingga universitas negeri akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. (red/ria)
